Saat ini ekonomi digital Indonesia terus mengalami kenaikan se-iring adanya perubahan pola konsumsi masyarakat yang disebabkan oleh Covid-19. Badan Kebijakan Fiskal memperkiraan potensi pertumbuhan ekonomi digital mencapai 10,3 persen. Tentu pertumbuhan itu harus didukung oleh kebijakan yang terkait dengan perlindungan konsumen digital dan jaminan keamanan dalam melakukan transaksi. Laporan dari e-Company SEA 2021 yang dikeluarkan oleh Google, Bain & Company disebutkan nilai ekonomi digital Indonesia Meroket 49 persen year-on-year menjadi $70 Milyar pada tahun 2021. Akibat pandemi, pola konsumsi digital masyarakat Indonesia meningkat mencapai 21 juta sejak Januari 2021. Pengingkatan ini terjadi dikarenakan layanan digital mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat dengan mudah. Sebagai pelaku usaha juga mulai berbondong-bondong masuk ke dunia digital dikarenakan pangsa pasar yang luas dan tidak terbatas. Serta layanan transaksi yang ada juga semakin memudahkan para pelaku usaha dan konsumen dalam melakukan jual dan beli. Serta promosi ekonomi digital yang begitu masif dan menarik mampu mendorong para konsumen melirik produk-produk yang dijual di ekonomi digital.
Beberapa Sektor Ekonomi Digital
Pertumbuhan ekonomi digital Indonesia di topang beberapa sektor, diantaranya sektor E-Commerce, Agri Tech,EduTech, Health Tech dan masih ada beberapa sektor lainya.
E-Commerce merupakan sektor yang paling tinggi dalam menopang pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Dimana sektor ini tumbuh 52 persen sejak tahun 2020 dengan total Gross Merchandise Value (GMV) sampai 53 juta dollar. Pertumbuhan e-commerce ini disebabkan oleh adanya kampanye, iklan dan promsi yang di lakukan oleh beberapa platform e-commerce itu sendiri.
Starup AgriTech sejak tahun 2021 juga mengalami kenaikan, dimana starup ini membantu transformasi mulai dari produksi, rantai pasok, akses pasar, transaksi dan solusi pembiayaan. Startup Agritech tercatat baru 4,5 juta petani yang menggunakannya dalam melakukan kegiatan pertanian. Ini tentu di dikarenakan petani pada umumnya tidak memiliki kemampuan teknis dalam teknologi tentu ini menjadi pekerjaan pemerintah agar mendorong para petani dalam bertransformasi ke digital. Perkembangan teknologi sendiri sebenernya sangat dibutuhkan petani karena mampu meningkatkan produktivitas dan akses pengetahuan yang dapat menjadi solusi bagi para petani.
Sektor EduTech juga tumbuh 25 persen setiap tahunya ini berdasarkan riset dari Innovation Factory and Ravenry. Hingga juni 2021 saja terdapat lebih dari 210 startup. Dibandingkan tahun 2020 yang hanya 44 startup. Layanan pendidikan seperti bimbingan belajar mampu membantu masyarakat terutama di daerah untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik. Bukan hanya bimbingan belajar, pelatihan terkait pengingkatan skill bagi masyarakat juga tersedia di EduTech.
Sektor Health Tech juga mengalami peningkatan, sejak adanya Covid-19 masyarakat mulai sadar akan pentingnya kesehatan. Akses kesehatan yang mudah dalam Startup ini menarik masyarakat untuk menggunakannya. Tercatat pengguna Halodoc sebagai salah satu platform kesehatan mencapai 20 jutaan. Sedangkan pada tahun 2020 hanya 2 juta pengguna saja. Transaksi penggunaanya terus meningkat dalam empat tahun terakhir.
Ekonomi digital yang terus tumbuh belum menyentuh semua sektor, ini dikarenakan akses internet yang belum merata, masih mahalnya biaya internet yang belum terjangkau bagi usaha mikro. Tentu persoalan ini harus didorong oleh pemerintah agar akses menuju ekonomi digital bisa sukses dan membantu masyarakat beralih ke ekonomi digital. UMKM sendiri tercatat hanya 21 persen dari 64 juta UMKM yang memanfaatkan teknologi digital.
Tantangan Ekonomi Digital.
Masyarakat Indonesia yang mulai masuk ke ekonomi digital tentu akan menjadi sasaran kejahatan baru di dunia digital. Saat ini jaminan keamanan dan perlindungan data pribadi belum maksimal, sehingga banyak sekali data pribadi konsumen yang disalah gunakan untuk kejahatan maupun dijualnya data pribadi keluar negeri. Bahkan bocornya data-data tidak terjadi pada paltform swasta bahkan milik pemerintah juga mengalami kebocoran data.
Minimnya Sumber daya manusia dengan literasi digital juga menjadi tantangan ekonomi digital kedepan. Survei oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tahun 2020 menunjukkan indeks literasi digital masyarakat Indonesia masih berada pada angka 3.00 dari 5.00 atau kategori sedang. Dari hasil Penelitian CIPS menunjukkan, hingga Desember 2020 ekonomi digital di Indonesia diatur setidaknya oleh 14 kementerian dan/atau lembaga pemerintah dengan lebih dari 60 undang-undang maupun peraturan di level kementerian. Regulasi yang tersebar di beberapa institusi ini masih menyisakan beberapa area yang masih belum diatur, seperti perlindungan data pribadi dan keamanan siber.
Saran kebijakan
Ekonomi digital harus mendapat dukungan dari pemerintah, mulai dari membuat UU terkait perlindungan data pribadi. Karena ini mampu menumbuhkan kepercayaan dan keyakinan pada ekonomi digital. Pemerintah juga harus memberdayakan UMKM untuk go digital. Kurangnya pengetahuan dan terbatasnya akses digital merupakan kendala terbesar UMKM saat ini. pemerintah melakukan kerja sama dengan swasta untuk pemberdayaan UMKM agar go digital. Pendekatan koregulasi, yang mengandalkan kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta, juga diperlukan dalam mengembangkan ekonomi digital yang lebih inklusif melalui kebijakan dan kerangka kerja digital yang dapat disesuaikan. Peluang tumbuhnya ekonomi digital Indonesia pada tahun mendatang masih sangat menjajikan, sehingga kolaborasi pemerintah dan swasta perlu ditingkatkan agar tercipta ekosistem digital yang aman dan inklusif.
Lina Marlina, S.Si / Staf BPS. Kab Tebo
