NEWSPORTAL.id, MUAROJAMBI - Persoalan tapal batas yang belum terselesaikan menjadi catatan yang disampaikan oleh Fraksi Partai Gerindra dalam Rapat paripurna yang di laksanakan pada Selas (29/7) dalam rangka pengambilan keputusan terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2019.
Selain itu, dalam rapat ini juga turut mengagendakan penandatanganan berita acara persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2019.
Acara ini dihadiri oleh Bupati Muarojambi, Masnah Busyro, Ketua DPRD Muarojambi, Salma Mahir, Wakil Ketua DPRD , Amirudin dan Eddison. Selain itu juga anggota DPRD Muarojambi, OPD, serta unsur forkompimda di lingkup pemerintahan Kabupaten Muarojambi.
Ini disampaikan oleh Fraksi Gerindra melalui juri bicaranya, Ahmad Taufik Ia menyebutkan bahwa pihaknya memberikan catatan agar persoalan tapal batas dapat di selesaikan sesegera mungkin.
"Tapal batas agar di selesaikan baik dengan Provinsi Sumatera Selatan, Batanghari, tanjabbar dan tanjabtim, serta kcmatan dan desa terkhusus di tanjung sari di bahar utara, sudah ada kabid tapal batas tapi sampai sekarang mentok di situ-situ aja,"terangnya.
Selain itu, turut di bahas mengenai harga karet dan Tandan Buah Sawit (TBS) yang sampai dengan saat ini masih murah. Bahkan kondisi saat ini karet dan TBS mengalami trek.
"Harga karet dan tbs itu sangat murah dan hasilnya juga ngetrek. Ini supaya bisa cari solusi bagaimana kedepan petani sawit menyimpan CPO jangan CPS,"terangnya.
Pihaknya juga meminta kepada Badan perencanaan daerah untuk dapat memonitoring dana desa dan pemanfaatan dari dana desa tersebut. Ini juga diharapkan juga dilakukan oleh Inspektorat Muarojambi.
"inspktorat juga kita harapkan untuk terus melakukan pendampingan dan pengawasan,"pungkasnya. (zan)
